‘Blue Economy’ Mesin Baru Ekonomi Keberlanjutan Asean
ASEAN Blue Economy Forum (ABEF) 2023 pada 2 sampai dengan 4 Juli di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung yang digelar oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membahas pentingnya Economy Blue sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam ASEAN. ABEF merupakan forum multi- stakeholder dan multi-sektoral di wilayah Asia Tenggara pada fokus Blue Economy. Ekonomi Biru/Blue Economy adalah upaya pembangunan berkelanjutan yang mengarah ke laut untuk memberikan peluang ekonomi baru, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan mata pencaharian berkelanjutan dengan cara menjaga keutuhan fungsi ekosistem laut. World Economic Forum (WEF) pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 40% penduduk di dunia tinggal di dekat pesisir, lebih dari 3 miliar manusia memanfaatkan lautan sebagai penghidupan mereka dan 80% perdagangan di dunia tercapai melalui hasil lautan. Lautan yang membawa manfaat sebagai pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan namun, saat ini terancam oleh ulah manusia sendiri yang mana keuntungan ekonomi mengorbankan degradasi lingkungan kelautan. Polusi, pemanasan laut, pengasaman akibat zat-zat berbahaya, keruntuhan perikanan hingga eutrofikasi bahkan eksploitasi dapat merugikan planet dan mengancam keberadaan flora fauna perairan serta manusia yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Poin terpenting Ekonomi Biru adalah penangkapan ikan berkelanjutan, kesehatan laut, satwa liar dan penghentian polusi. Ekonomi Biru ini diakui sebagai konsep multifaset dan lintas sektoral yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi namun, tetap memastikan keberlajutan dan tata kelola laut di kawasan ASEAN. Blue economy yang dikedepankan Indonesia merupakan kelanjutan dari ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy yang telah diperkenalkan di Brunei Darussalam pada tahun 2021 sebagai upaya bersama negara-negara anggota ASEAN untuk memitigasi dampak COVID-19. Dalam KTT ASEAN ke-38 pada Oktober 2021, para pemimpin ASEAN telah berkomitmen untuk mempromosikan Ekonomi Biru melalui Deklarasi Pemimpin ASEAN. Dalam deklarasi disebutkan, ‘Blue Economy is defined as the sustainable, resilient, and inclusive use, governance, management, and conservation of oceans, seas as well as marine and coastal resources and ecosystems for economic growth across various sectors’.
Sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan dan mengoptimalisasi ASEAN Blue Economy Framework sebagai salah satu bentuk priority economy deliverables. Pada tahun 2021, Langkah awal yang diambil oleh Indonesia untuk mengembangkan ekonomi adalah meluncurkan kerangka kerja Ekonomi Biru bekerja sama dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), kerangka ini berfungsi secara paralel dengan visi ASEAN 2045, strategi ASEAN untuk netralitas karbon, rencana regional ASEAN untuk memerangi sampah laut dan inisiatif ASEAN lainnya serta mengembangkan peta jalan (roadmap) ekonomi biru untuk mendorong lini belakang operasional dan Ekonomi Biru yang kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Menurut Menteri Suharso dalam sambutannya pada Senin 3 Juli 2023, Blue Economy membawa potensi yang besar bagi ASEAN mengingat lebih dari 66% wilayah di Asia Tenggara merupakan Samudra dan lautan. Asia Tenggara digadang-gadangkan menyumbang 2,5% dari seluruh lautan di dunia. Tujuan awal melalui penerapan Ekonomi Biru adalah bukan lain sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya pada beberapa negara ASEAN dengan status pendapatan menengah ke bawah diantaranya ; Vietnam, Filipina, Kamboja dan Laos sementara, Indonesia masih terjebak pada middle income trap dengan Thailand dan Malaysia. Berkaca dari keadaan ekonomi tersebut, Bank Indonesia melaporkan bahwa kerja sama dalam Ekonomi Biru ini akan terdapat 7 juta lapangan kerja yang tersedia. Selain itu, keuntungan yang didapat sebesar 27 miliar dolar AS bagi PDB Indonesia (Kemlu RI, 2021). Di sisi lain, menurut OECD memproyeksikan nilai tambah dari sumber daya laut akan mencapai sekitar US$30 triliun pada 2030. Namun, potensi Ekonomi Biru belum berprogress secara maksimal, termasuk di Kawasan ASEAN. PBB mengulangi Ekonomi Biru harus mampu memajukan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan pelestarian atau peningkatan mata pencaharian. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama global lintas batas dan sektor serta memastikan pemerintah, organisasi para pelopor dan pembuat keputusan bahwa keputusan mereka tidak saling melemahkan. Sementara, mahasiswa juga turut memainkan peran berkonstribusi dalam mengembangkan Blue Economy dengan memaksimalkan pemberian edukasi akan pentingnya kerja sama Blue Economy kepada masyarakat, mengingat bahwa Ekonomi Biru pada skala ASEAN akan menggandeng seluruh penduduk terkait pada kawasan Asia Tenggara. Melalui acara seminar, webinar, pengabdian masyarakat maupun pendekatan-pendekatan lain yang dikemas secara kreatif dan inovatif secara langsung dapat mengajak masyarakat untuk turut berperan mengoptimalisasikan dan menyukseskan upaya Blue Economy ASEAN.
DAFTAR RUJUKAN
Prayuda, R. & Sary, D. V. (2019). Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesian Journal of International Relations. DOI: https://doi.org/10.32787/ijir.v3i2.90
Kemlu RI,. (2021, December 2). Peluang dan Tantangan bagi Indonesia dalam Kerja Sama Blue Economy ASEAN-Mitra Wicara. Retrieved 13 June 2022, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/3218/berita/peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-dalam-kerja- sama-blue-economy-asean-mitra-wicara
(Departemen Pendidikan dan Keilmuan)
